sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, membayar untuk penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda agar tak adalah bom masa makanya memicu konflik sosial serta kekesaran selama tanah air.
dipo pada acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan pada kompleks istana jakarta, senin, mengatakan penanganan sengketa lahan mesti mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) selain pendekatan hukum (legal).
upaya tersebut penting supaya negara tidak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan walaupun dunia upaya-upaya terbatas turun keuntungannya.
dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini seluruh konflik sosial juga kekerasan selama tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu antara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan Informasi geospasial menyampaikan selama pilihan wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan juga objek wisata transmigrasi.
berkaitan melalui itu dia mengingatkan kembali arahan-arahan presiden selama sidang kabinet terbatas selama 25 juli 2012, khusus tenntang dengan penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan diantara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui penduduk dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dihadiri sederat gubernur antara gubernur kaltim, riau serta kalsel serta sederat bupati tenntang, diminta agar mereka selalu bekerja serta mengingatkan masyarakat bila terdapat konflik lahan agar dibicarakan lebih-lebih dahulu dan tidak mengerjakan pengrusakan serta pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan dalam sumut, sumsel juga lampung untuk diselesaikan dengan tidak salah, adil, serta tertib selama dua tahun ataupun selama waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, papar dipo.
berkaitan melalui tersebut dibentuk tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan seperti konflik ptpn ii selama sumut, konflik mesuji selama lampung serta konflik ptpn vii selama cintamanis pada sumsel.
kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Salah satu peta (one map) yang adalah turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 mengenai Informasi geospasial (ig) dimana mesti dibangun dalam atas Satu lembar peta dasar.
berdasarkan tersebut dilaksanakan proses integrasi info geospasial tematik (igt) yang dibangun oleh instansi tenntang sesuai melalui fungsi serta kewenangannya.
hasilnya, masih ada tumpang tindih pengalokasian lahan selama suatu daerah atau area jenis lahan yang sama.
karena tersebut kebijakan one map dibutuhkan serta harus dipercepat untuk penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menyatakan usah keputusan presiden agar mendatangkan peta mana dan dijadikan acuan karena masing-masing instansi memiliki peta sendiri.
dia serta menjalankan sederat kontroversi selama kebijakan lahan, khususnya hutan rakyat, hutan konversi dan perbatasan yang adalah beranda terdepan.
dia mengungkapkan rencana pemda agar membangun jalan tol serta kereta api yang dengan hutan rakyat dan hutan lindung tetapi ditolak ternyata dalam pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu serta dengan pembangunan jalan dalam perbatasan dan memerlukan jalan poros yang melalui hutan lindung serta konservasi.