mahasiswa selama kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah untuk menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang baru marak terjadi sangat berdampak pada juga mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah mesti menghapuskannya sebab bertentangan dengan nilai keadilan di negeri ini, tutur ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia mengatakan,sistem buruh kontrak dan telah dinyatakan mahkamah konstritusi tak banyak dasar hukumnya sementara pada faktanya selama negeri ini sistem itu masih diberlakukan yang sangat mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah harus tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh dalam negeri ini masih memprihatinkan sebab perusahaan baru memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, oleh karenanya pemerintah mesti tegas menghapuskannya, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia meminta pada pemerintah agar menyerahkan sanksi pada perusahaan dan memberlakukan sistem outsourcing kepada buruh, serta buruh kontrak dan tak pas dengan amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak dalam hapus, mahasiswa juga menyewa agar buruh diberi upah pantas terlebih terhadap mereka yang berusaha di atas waktu normal yaitu dalam atas 12 merek.
eksploitasi melalui upah rendah juga tak pantas juga masih terjadi padahal mereka mesti bekerja dalam atas normal pada 12 merek untuk perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini mesti dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah mesti langsung melindungi buruh melalui meminta perusahaan memberlakukan jam kerja pada delapan jam, dan tidak dulu pada 12 jam untuk buruh tak lagi tereksploitasi karena buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini oleh karenanya harus dilindungi.
perusahaan juga mesti menetapkan upah buruh dan pantas pas dengan upah minimun provinsi (ump) yang ditetapkan pemerintah sebab baru ada perusahaan di daerah ini dan tidak memberikan upah buruh pas melalui standar ump, ujarnya.
ia dan mendesak agar perusahaan untuk menyerahkan jaminan hari tua bagi buruh, garansi kesehatan dan bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan bagi buruh selama daerah agar bisa membeli perlindungan hukum daripada pemerintah.
moment hari buruh 1 mei atau dikenal hari buruh sedunia mesti menjadi moment untuk tambah mensejahterakan buruh, juga pemerintah untuk selalu menawarkan lapangan kerja kepada masyarakat dan memberikan pendidikan serta layanan kesehatan terhadap seluruh penduduk pada negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, katanya.