Kemhan bangun pusat "cyber defence"

kementerian pertahanan ingin mengembangkan pusat pertahanan siber serta cyber defence untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) daripada kejahatan dunia maya.

hal tersebut terungkap ketika menteri pertahanan purnomo yusgiantoro berhadapan melalui menteri komunikasi dan Informasi tifatul sembiring selama kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.

kami minta saran pada kemenkominfo agar membangun `cyber defence` sebab kementerian ini dan punya kapasitas membangun `cyber security`, kata menhan usai bertemu menkominfo tifatul sembiring.

pembangunan pertahanan siber itu, tutur dia, dan menyertakan tiga angkatan, yaitu tni angkatan darat, tni angkatan laut, serta tni angkatan udara. kemkominfo akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusianya.

menurut purnomo, ancaman serius pada kedaulatan dengan dunia maya sudah belum tampak. ada upaya ancaman dan pada ini terjadi, tapi belum dikategorikan dijadikan ancaman pertahanan negara.

Baca Juga: Mencari Dealer Honda - Mencari Dealer Honda - Mencari Dealer Honda

sifatnya masih mikro tapi kita tetap harus waspada, katanya.

menkominfo, tifatul sembiring, menyatakan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. dimana tercatat, ada sebanyak 36,6 juta kali serangan terhadap indonesia, dan ada sulit merupakan ekonomi.

agar tingkat keamanan siber kuat maka kita harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara yang lain, katanya.

saat ini kemkominfo tengah menyiapkan sebuah badan bernama `national cyber security` untuk mengantisipasi ancaman para peretas. badan ini mau menaungi semua cyber defence yang dikembangkan kementerian juga lembaga.

selain kemhan dan tni, banyak lembaga lain yang dilibatkan, antara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) serta instansi dan tenntang segera dengan masalah keamanan, tergolong instansi dan mengurusi persoalan publik seperti bandara, bursa efek serta lainnya.