kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menyampaikan situasi kota palopo saat ini sudah berangsur pulih.
kapolri pun meminta berbagai elemen masyarakat agar mengikuti proses demokrasi di pemilihan wali kota palopo dengan menarik dan mencari jalur hukum bila ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian dalam palopo, sudah pasti dari proses demokrasi, warga menghormati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis hingga tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, kata kapolri ketika memberikan keterangan selama kantor presiden, senin.
kapolri menungkapkan ketika ini pihak kepolisian baru menggarap penyelidikan, ternyata Satu orang baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta agar menghormati proses yang dilaksanakan kpu, bila memang dianggap banyak yang melanggar dapat diproses selama mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Pulau Tidung - Peluang usaha - Jual Cream Adha
sementara tersebut menteri selama negeri gamawan fauzi menyampaikan telah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo untuk mengikuti pengamanan agar situasi tinggal normal.
saya dari lalu telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan segera dibandingkan kerusuhan itu. hingga siang ini kita masih memonitor terus. aku sudah kirim dirjen kesbangpol supaya membicarakan cara lanjutan melalui pemerintah daerah, katanya sebelum mengikuti rapat terbatas melalui presiden selama kantor presiden, senin.
ia menyatakan dibandingkan pihak studi politik seharusnya ada tanggung jawab daripada partai politik atas kader-kadernya, demikian dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar dan tidak mempunyai masalah seperti ini. apabila seluruh daerah hendak terjadi konflik dengan pemilihan langsung maka nanti pilihan kita jika tidak dewasa-dewasa serta selama berdemokrasi dapat kembali ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya tengah kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran agar pelayanan penduduk ada dalam kabupaten, perizinan banyak pada provinsi, kemudian pemilihan segera dalam provinsi, tetapi di perwakilan kota/kabupaten melalui perwakilan selama dprd, ini konsep baru tengah dibahas.