kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius mau mengungkap surat keterangan lunas (skl)pada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan begini yang juga mesti dimintai keterangan merupakan kaum pejabat bppn dalam ketika tersebut (2002-2004).
merekalah yang mengusulkan juga melelang miring aset negara. kpk harus memanggil para ketua bppn dan deputi-deputi bppn dan diduga merupakan otak dari skl atau realese and discharge ini, papar anggota komisi xi dpr ri dari partai demokrat, achsanul qosasi, pada antara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn saat tersebut syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Promosi Bisnis Internet
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
- Jasa Cuci Sofa Profesional
merekalah dan ada kaitan melalui kaum konglomerat ketika itu. bppn mengajukan permohonan pada pemerintah supaya diterbitkan release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, tutur dia.
bppn, lanjut dia, dikelola dengan para bankir dan diduga membela konglomerat.
dpr ri amat mendukung cara kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara saat tersebut. audit forensik juga dibutuhkan untuk mengungkap semangat transaksi, demikian achsanul.